Politik Pendidikan

A. Latar Belakang
Istilah pendidikan politik (political education) bukanlah tema atau konsep baru dalam kajian-kajian politik kontemporer. Keengganan mengunakan istilah "politik pendidikan" agaknya berkaitan dengan konotasi negatif yang melekat pada dirinya. Kenyataan menunjukkan bahwa  hampir seluruh lembaga pendidikan dikontrol pemerintah. Alfred de Grazia dalam buku The Elements of Political Science cenderung menyamakan pendidikan politik dengan propaganda untuk memperkuat legitimasi dan status quo penguasa.

Pendidikan politik dijadikan propaganda untuk membangun dukungan bagi kebijakan-kebijakan penguasa. Melalui pendidikan politik, penguasa misalnya mendidik tentang, bagaimana bertingkah laku sebagai warga negara atau bagaimana menyikapi pemerintah, dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu pendidikan politik yang semula bersifat persuasif dapat berubah menjadi pemaksaan fisik yang oleh Faulo Freire sering diistilahkan sebagai pendidikan yang licik. Ketika berbicara tentang pendidikan dalam hubungannya dengan politik lebih senang mengunakan istilah sosialisasi politik (political socialization).

Politik dalam artian ilmu politik telah menjadi bagian yang diterima sepenuhnya. Istilah politik mengacu kepada proses dimana individu-individu memperoleh sikap dan perasaan terhadap sistem politik; dan terhadap peranan mereka di dalamnya. Politik adalah proses induksi ke dalam budaya politik (political culture). Sistem dan lembaga pendidikan merupakan salah satu dari institusi terpenting dalam politik tersebut, terutama sejak seorang anak didik mulai memperoleh pendidikan sampai ia mencapai kedewasaan.

Sedangkan Politik dan pendidikan bukanlah hal yang baru. Sejak zaman Plato dan Aristoteles, para filsuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian yang cukup intens kepada masalah ini. Kenyataan ini misalnya ditegaskan dengan ungkapan "As is the state, so is the school" (sebagaimana negara seperti itulah sekolah) atau apa yang anda inginkan dalam negara, harus ada masukan ke sekolah. Dominan dalam demokrasi  mengasumsikan bahwa pendidikan adalah sebuah korelasi, jika tidak sebua persyaratan, bagi suatu tatanan demokratis. 

B. Hubungan Politik dengan Pendidikan
Dalam sejarah Islam hubungan antara politik dengan pendidikan juga dapat dilacak sejak masa-masa pertumbuhan, paling subur dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, semacam madrasah dan pesantren. Sepanjang sejarah, terdapat hubungan yang amat erat antara pendidikan dengan politik. Kenyataan ini misalnya dapat dilihat dari pendirian banyak madrasah di Timur Tengah yang disponsori oleh penguasa politik, misalnya madrasah Nizamiyyah di Baqhdad. Di madrasah ini terkenal karena melahirkan pemikir dan ulama besar, seperti al-Ghazali. 

Signifikansi dan implementasi politik dan pengembangan madrasah atau pendidikan Islam pada umumnya bagi para penguasa muslim sudah jelas. Madrasah-madrasah tersebut didirikan untuk menunjang kepentingan-kepentingan politik tertentu dari penguasa muslim, di antaranya untuk menciptakan dan memperkokoh citra penguasa sebagai orang-orang yang mempunyai kesalehan, minat dan kepedulian kepada kepentingan umat, dan yang lebih signifikan lagi sebagai pembela ortodoksi Islam. Semua ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi penguasa. Persoalannya kemudian, sejauh mana madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya secara sadar juga difungsikan sebagai wahana "pendidikan politik anak didik atau masyarakat muslim umumnya.

Salah satu penyebab kemunduran Islam di masa lampau karena tidak menjadikan "pendidikan politik" sebagai prioritas utama, sebagaimana diketahui, lembaga-lembaga pendidikan Islam, di masa-masa tersebut lebih merupakan salah satu wahana utama bagi transmissi. Meskipun pendirian madrasah, misalnya sering berkaitan erat dengan motif-motif politik, terdapat indikasi yang kuat. Ia tidak terlibat dalam proses-proses politik. 

Absolutisme politik muslim sebagaimana terlihat dari eksistensi berbagai macam dinasti tidak memberikan ruang bukan hanya bagi keterlibatan komunitas madrasah, tetapi bahkan masyarakat muslim umumnya, untuk turut serta dalam proses politik dan mewujudkan partisipasi politik mereka. Dengan demikian pendidikan politik mungkin sedikit sekali mempunyai relevansi dengan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam klasik dan pertengahan. Tetapi ini tidak berarti bahwa apa yang kita sebut sebagai pendidikan politik terlepas dari tingkatan intensitas dan kedalamannya tidak berlangsung dalam masyarakat muslim umumnya. 

Politik pendidikan itu mungkin menjadi salah satu concern utama para pemikir politik muslim, semacam al-Mawardi dan al-Ghazali serta cendikiawan lainnya. Dapat diduga dalam pendidikan politik itu para pemikir politik muslim merumuskan dan mengajarkan tentang, misalnya, hubungan timbal balik antara pemimpin dengan yang dipimpin. Hal ini bisa kita lacak di dalam karya imam al-Gazali dengan judul Nashihat al-Muluk, yang diperuntukkan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. 

Sejak abad ke-19 lembaga-lembaga pendidikan menemukan jati dirinya sehingga ia dapat berfungsi sebagai arena pendidikan politik. Pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan keagamaan dan politik tentunya, yang tentu saja harus sesuai dengan semangat modernisme keagamaan dan politik Islam.

Nampaknya fenomena politik dan pendidikan ini mencoba untuk menempatkan setiap pemikiran yang ada pada posisi yang relatif. Karena realitas manusia yang padanya berlaku hukum-hukum eksistensial sebagaimana makhluk lainnya, adalah terbatas (relatif). Manusia tidak mungkin mampu menjangkau dan menangkap paradigma sebagai doktrin kebenaran secara tepat dan menyeluruh. Karena itu, dapat dikatakan bahwa seshahih-shahihnya suatu pendapat atau pemikiran seseorang pada akhirnya berhenti di ruang relatif, nisbi dan terbatas. 

Seseorang tidak boleh mengatakan bahwa pendapat atau pemikirannya mutlak benar yang harus diterima secara paten, karena dalam produk pendapat dan pemikiran itu tersirat pengertian dan pemahamannya sendiri yang amat subyektif. Karena itu, dalam konteks politik dan pendidikan semua pemutlakan pemahaman harus didekonstruksi (dibongkar). 

Dalam pandangan Islam perbedaan (ikhtilaf) merupakan suatu yang urgen, baik perbedaan paham keagamaan, budaya, dan ras. Ideal-logikanya adalah bagaimana perbedaan pendapat menjadi daya dinamis dan kreatif bagi tumbuhnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang keagamaan, termasuk pemikiran pendidikan Islam.       

Namun di Indonesia misalnya masih sering kita saksikan pertikaian antara satu golongan dengan golongan yang lain, hal ini mengindikasikan bahwa pluralitas dan demokrasi belum terwujud sehingga anak-anak lulusan sekolah belum menghargai pluralisme dan demokrasi. Maka salah satu institusi masyarakat yang berkompeten untuk membangun masyarakat pluralistis dan demokratis adalah lembaga pendidikan. Bagi kaum liberal, tujuan jangka panjang pendidikan adalah untuk melestarikan dan meningkatkan mutu tatanan sosial yang ada sekarang dengan cara mengajar setiap anak bagaimana cara mengatasi masalah-masalah kehidupan secara efektif dalam hal menghargai pluralitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. 

C. Penutup
Islam adalah agama yang inklusif dan tidak hanya berbicara pada hal-hal yang ritual saja. Tetapi lebih dari itu, termasuk dalam soal politik danpendidikan yang bertujuan untuk membangun dukungan bagi kebijakan-kebijakan penguasa. Dan lewat pendidikan manusia mampu membagun kebijakan-kebijakan politik yang arif dan bijaksana. Tetapi di sisi lain juga dalam kasus-kasus tertentu pendidikan politik yang semula bersifat persuasif dapat berubah menjadi pemaksaan fisik (marjinalisasi).

Arah orientasi politik yang ditanamkan melalui pendidikan formal selaras dengan ideologi negara. Terdapat bukti-bukti dan indikasi kuat yang menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pembentukan sikap dan tingkah laku politik jauh lebih kompleks, tidak pasti dan penuh variabel. Pendidikan politik juga berorientasi pragmatis dan telah terbukti banyaknya masyarakat yang berpikir kritis dan radikalistik.

Kepustakaan:
Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos.
Badriatim. 1998. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
Freire, Paulo. 2000. Politik Pendidikan: Kebudayaan Kekuasaan dan Pembebasan. Jakarta: Pustaka Pelajar
Madjid, Nurcholish. 1995. Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina
Nata, H. Abuddin. 2000. Pemikiran Para Tokoh-tokoh Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada